pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as untuk mengirim pengamat pemilihan umum dijadikan imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi di Satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan itu.
menurut laporan media lokal selama sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat pada wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe agar mengakui kemampuan teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. namun ia menyarakan diizinkannya ada pengamat dalam negeri juga internasional.
saya siap membeli dana bagi pemilihan publik nasional yang harmonis pada zimbabwe, saat zimbabwe membuka pintunya kepada pengamat non-pemerintah dan independen, tutur carson dalam pada suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, kalau zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional dalam masa pemilihan umum mendatang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami juga menyarankan aksi agar meredakan seluruh sanksi ini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan ingin menyelenggarakan pemilihan publik diantara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun yang telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, tutur xinhua. ia menyatakan surat tersebut berusaha menetapkan persyaratan dan bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa di Salah satu tahap memuji kemampuan zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional dan selama ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, tutur charamba.
dalam persentasi bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, yang tak mempunyai sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk selama 2001, ketika kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi dan demokrasi zimbabwe untuk mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan pada lembaga keuangan agar menungkapkan pinjaman dan kredit atau memangkas utang bagi zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.
charamba menyampaikan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh dengan menyarankan ia memiliki wewenang agar mencabut sanksi.
ia tak mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan sanksi dan diputuskan oleh sistem parlementer. ia dan adalah pihak luar, kata charamba. seluruh sanksi berada selama luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi dari uni eropa, termasuk larangan bepergian juga pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa pada penghujung maret, telah menganggarkan 83 pihak daripada registrasi sanksinya, setelah referendum undang-undang dasar berjalan adil dan damai selama zimbabwe pada 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya dan kaum pejabat senior militer-- masih termasuk dalam selama daftar sanksi uni eropa.