anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani menilai kerusuhan yang terjadi selama palopo sulawesi tengah merupakan salah Satu dampak dibandingkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan itu mampu jadi karena ketidakpuasan dari calon kepala daerah yang telah mengeluarkan biaya tinggi, namun kemudian kalah, kata miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu bisa juga dipicu oleh sikap komisi pemilihan umum daerah (kpud) setempat dan diragukan independensinya.
sikap kpud dan diragukan independensinya, berdasarkan dia, mampu persepsi publik bahwa kpud berpihak pada salah Salah satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta mesti melakukan pendidikan politik kepada penduduk namun realitasnya sering tidak diselenggarakan, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Menurunkan Berat Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut miryam, supaya memimalisir aksi anarkis juga kerusuhan selama penyelenggaraan pilkada, usah dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini mengusulkan, supaya pilkada kabupaten serta kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini serta adalah wacana dalam pembicaraan ruu pilkada, ujarnya.
sementara tersebut, anggota komisi i dpr ri daripada fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menungkapkan tak setuju dalam wacana yang hendak mengembalikan pilkada kabupaten serta kota ke dprd.
menurut dia, jika terjadi gejolak pada pelaksanaan pilkada kabupaten juga kota, persoalannya bukan di pemilihnya warga atau dprd, namun lebih kepada kesiapan proses penyelenggaraannya.