Priyo: putusan MK tambah kewenangan DPD

wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi yang memberikan kuasa kepada dpd supaya mengajukan juga membahas rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan seperti yang diharapkan dpd.

saya harap dpr ingin mematuhi putusan mk soal kewenangan dpd pada proses legislasi bersama dpr serta presiden. cuma saja dpd belum bisa ikut memutuskan ataupun ketok palu dalam paripurna dpr bersama presiden, tutur priyo budi santoso selama `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.

pembicara yang lain dalam diskusi tersebut adalah, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, juga pakar hukum tata negara irman putra sidin.

menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi pada uu no 27 tahun 009 tentang md3 juga uu no 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, meski masih separuh dan diimpikan oleh dpd.

Yang Lain: cincin perak murah - cincin kawin murah - perak murah - cincin perak murah

meskipun dpd telah memiliki kewenangan agar mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, kata dia, namun belum memiliki hak supaya ikut mengambil langkah.

dpd serta belum mempunyai hak angket, hak interpelasi, hak menungkapkan aspirasi, serta sebagainya. tapi, putusan mk tersebut adalah momen bermanfaat terhadap dpd untuk berperan lebih aktif selama proses pembahasan ruu, ujarnya.

politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada cara dod ri supaya memastikan dpr ri dan tokoh-tokoh nasional dalam mewujudkan peran tersebut.

ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk itu menyerahkan kewenangan lebih besar kepada dpd untuk merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, khususnya ruu dan mengenai dengan otonomi daerah.

irman harapkan, dengan keterlibatan dpd dalam pembicaraan ruu dengan demikian akan tambah meningkatkan produktivias juga nilai koleksi uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.

bagi kami ketika ini dan berguna prosesnya lagi, oleh karenanya mekanisme legislasi sesuai melalui putusan mk, katanya.